POLITISI ZOMBIE

Anda tahu tentang Zombie? Ia dalam sebutan untuk mayat hidup dalam sistem kepercayaan Voodoo. Konon, dalam kisah-kisah rakyat yang tersebar, zombie adalah manusia yang rohnya sudah dicuri secara supranatural dan kemudian dipekerjakan sebagai budak oleh “majikan zombie”.

Dalam versi yang lain, zombie diceritakan sebagai mayat tak berotak dan selalu tunduk pada keinginan majikan. Lebih parah lagi, zombie juga menyerang dan memakan daging manusia. Dalam film-film, zombie menyebarkan penyakit kepada orang sehat melalui cakaran dan gigitan. Ia hanya dapat dihentikan jikalau tubuh zombie dihancurkan.

Tetapi, saat ini, zombie tidak hanya menjadi kisah rakyat atau film-film. Dalam perpolitikan Indonesia akhir-akhir ini, kita pun menemukan tipikal politisi berkarakter zombie: politisi bermental budak, politisi yang tidak punya keberpihakan kepada rakyat (kemanusiaan), dan politisi yang suka ‘memakan’ rakyatnya sendiri.

Indonesia adalah contoh terbaik politik zombie. Di negeri ini, anda bisa melihat ketundukan tanpa batas para politisi kepada kekuatan dari luar: imperialisme. Padahal, imperialisme itu telah mengorbankan kepentingan rakyat.

Lihat apa yang dikerjakan pemerintah sekarang ini: menjalankan liberalisasi perdagangan, mencabut subsidi sosial, memprivatisasi BUMN dan layanan publik, menerapkan pasar tenaga kerja yang fleksibel, meliberalkan investasi asing, dan lain sebagainya.

Seluruh kebijakan itu merugikan kepentingan nasional. Kita pun berhadapan dengan ‘horror’ luar biasa: kemiskinan meluas, pengangguran meningkat, industri dalam negeri hancur, kekayaan nasional dikuasai oleh segelintir kapitalis asing, rakyat tidak bisa mengakses layanan atau kebutuhan dasar, dan lain-lain.

Rejim yang berkuasa saat ini adalah zombie. Ia tidak bisa lagi membedakan mana kepentingan asing dan mana kepentingan nasional. Ia juga tak lagi punya kepedulian menjalankan konstitusi negara: UUD 1945. Rejim sekarang adalah mayat hidup yang dikendalikan oleh ‘majikan zombie’: imperialisme.

Di hadapan rejim zombie ini, negara tidak lagi menjadi alat untuk memperjuangkan kesejahteraan, melainkan sebagai horror (alat kekerasan dan teror) untuk menghentikan perlawanan rakyat. Selebihnya, negara diarahkan untuk melayani tujuan-tujuan imperialis: melegalisasi imperialisme.

Politik zombie itu terus menular di hampir semua institusi negara. Di parlemen, hampir semua politisi, kendati berasal dari beragam partai politik, memiliki suara yang sama dalam mengesahkan berbagai UU pro-neoliberal.

Di eksekutif, mulai dari pusat hingga daerah, hampir semua terjangkiti politik zombie.  Pemerintah kita, dari pusat hingga daerah, hanya menjadi pelayan dari kepentingan imperialisme dan kapitalis lokal. Mereka tidak segan-segan mengeluarkan regulasi untuk mendukung kepentingan tersebut, bahkan jika regulasi itu membunuh rakyatnya sendiri.

Di ranah penegak hukum, rasanya kita sulit menemukan penegak hukum yang tidak terkena penyakit zombie: mengabdi kepada uang, suka memakan hak-hak rakyat kecil, dan buta hati terhadap nilai-nilai keadilan. Politik zombie juga nampak dari praktek korupsi yang terus berkembang di kalangan politisi dan pejabat negara. Para politisi dan pejabat korup itu sudah tidak punya rasa malu sebagai “koruptor”.

Politik zombie juga hadir di tengah-tengah media massa. Mereka mempromosikan sebuah kebudayaan yang mengubah kaum muda menjadi “mayat mati” dihadapan konsumerisme dan konsumtifisme. Lembaga pendidikan kita juga mulai terjangkiti oleh horror zombie ini. Lihatlah bagaimana pendidikan tidak lagi mengabdi kepada kemanusiaan, tetapi mulai mengabdi sepenuhnya pada logika modal: akumulasi keuntungan.

Politik zombie ini harus dihentikan. Tetapi politik zombie ini hanya bisa dihancurkan dengan mobilisasi rakyat yang sadar atau—meminjam istilah Bung Karno—“massa aksi”. Oleh karena itu, tugas kita adalah membangkitkan “massa aksi”. Dengan kekuatan “massa aksi” itu, kita merebut kekuasaan politik. Pada titik itulah, kekuasaan politik itu kita pergunakan untuk kepentingan rakyat.

 Sumber: BERDIKARI ONLINE